Uu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Uu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kendatipun ada RUU Pemberantasan Korupsi oleh Menteri Kehakiman Moeljatno tahun 1957/1958 namun baru setelah keluar UU No 24 tahun 1960 tentang Pengusustan Penuntutan dan Pemeriksaan tindak pidana Korupsi Indonesia sebagai.

Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa salah satu keadaan tertentu yang dapat menjadi pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah apabila pelaku melakukan pengulangan tindak pidana korupsi.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

PDF fileUNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal I Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut 1 Pasal 2 ayat (2) substansi tetap penjelasan pasal.

Ruang Lingkup Pengembalian Aset / Asset Recovery Hasil

PDF filePemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 14Apakah bentukbentuk perbuatan korupsi yang Anda ketahui? aMelawan hukum memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2) bMenyalahgunakan kewenangan karena jabatan /.

UU Tipikor dan Upaya Pemberantasan Korupsi Halaman all

Pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang kemudian mengalami perubahan lagi.