Tahun 1945

Tahun 1945. SejarahStrukturAmandemenReferensiPerumusan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945 Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945 Ir Soekarno menyampaikan gagasan tentang “Dasar Negara” yang diberi nama Pancasila Pada tanggal 22 Juni 1945 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakartayang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 Setel Penangguhan Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negaranegara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal Pada periode i Pemberlakuan kembali Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan Dekret Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undangundang dasar menggantikan UndangUndang Dasar Sementara 1950yang berlaku pada waktu itu Pada masa ini terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945 di antaranya 1 Presiden mengangkat Ketua dan Wakil K Sebelum dilakukan amendemen UUD 1945 terdiri atas Pembukaan Batang Tubuh (16 bab 37 pasal 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih) 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan) serta Penjelasan Setelah dilakukan 4 kali perubahan UUD 1945 memiliki 16 bab 37 pasal 194 ayat 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945 Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR(dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat) kekuasaan yang sangat besar pada Presiden adanya pasalpasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir) serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara kedaulatan rakyat HAM pembagian kekuasaan eksistensi negara demokrasi dan negara hukum serta halhal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesi Daftar pustaka 1 Ricklefs Merle Calvin (2005) Syawie Husni Ricklefs Merle Calvin ed A History of Modern Indonesia since c 1200 Third Edition [Sejarah Indonesia Modern 12002004] Diterjemahkan oleh Wahono Satrio Bilfagih Bakar Huda Hasan Helmi Miftah Sutrisno Joko Manadi Has Jakarta PT Serambi Ilmu Semesta ISBN 9789791600125 OCLC 192076429 2 Asshiddiqie Jimly (2003) Konsolidasi Naskah UUD 1945 Jakarta Yarsif Watampone 3 Adnan Buyung Nasution (2001) The Transition to Democracy Dibuat 1 Juni18 Agustus 1945Diratifikasi 18 Agustus 1945Diperkenalkan 18 Agustus 1945Yurisdiksi.

194519461946–194719481948–1949GaleriPertempuran melawan Sekutu dan NICA Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat masuknya Sekutu dan NICA ke Indonesia yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya Pertempuran yang terjadi di antaranya adalah 1 Pertempuran Bojong Kokosan di Bojong Kokosan Sukabumipada 9 Desember 1945 dipimpin Letkol (TKR) Eddie Sukardi 2 Pertempuran Lima Hari di Semarangpada 15–19 Oktober 1945 (melawan Jepang) 3 Peristiwa 10 November di daerah Surabayapada 10 November 1945 dipimpin Kolonel (TKR) Sungkono 4 Pertempuran Me Perubahan sistem pemerintahan Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu tanggal 14 November 1945 Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik bertepatan dengan naik daunnya part Ibu kota pindah ke Yogyakarta Menjelang berakhirnya tahun 1945 situasi keamanan ibu kota Jakarta (saat itu masih disebut Batavia) makin memburuk dengan terjadinya saling serang antara kelompok prokemerdekaan dan kelompok proBelanda Ketua Komisi Nasional Jakarta Mr Mohammad Roem mendapat serangan fisik Demikian pula Perdana Menteri Syahrir dan Menteri Penerangan Mr Amir Sjarifuddin juga nyaris dibunuh simpatisan Belanda (NICA) Karena itu pada tanggal 1 Januari 1946 Presiden Soekarno memberikan perintah rahasia kep Diplomasi Syahrir Tanggal 10 Februari 1946 pemerintah Belanda membuat pernyataan memperinci tentang politiknya dan menawarkan mendiskusikannya dengan wakilwakil Republik yang diberi kuasa Tujuannya hendak mendirikan persemakmuran Indonesia yang terdiri dari daerahdaerah dengan bermacammacam tingkat pemerintahan sendiri dan untuk menciptakan warga negara Indonesia bagi semua orang yang dilahirkan di sana Masalah dalam negeri akan dihadapi dengan suatu parlemen yang dipilih secara demokratis dan orangor Konferensi Malino – Terbentuknya “negara” baru Bulan Juni 1946 suatu krisis terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah mengusai sebelah Timur Nusantara Dalam bulan Juni diadakan konferensi wakilwakil daerah di Malino Sulawesi di bawah Dr Van Mook dan minta organisasiorganisasi di seluruh Indonesia masuk federasi dengan 4 bagian Jawa Sumatra Kalimantan dan Timur Raya Peristiwa Westerling Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen pimpinan Westerling Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency(penumpasan pemberontakan) Perjanjian Linggarjati Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakilwakil republik itu Konferensi antara dua belah pihak diadakan pada bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris Lord Killearn Bertempat di bukit Linggarjati dekat Cirebon Setelah mengalami tekanan berat terutama Inggris dari luar negeri dicapailah suatu pe Peristiwa yang terjadi terkait dengan hasil Perundingan Linggarjati Pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang S M Kartosuwiryoditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite Eksekutif yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dalam sidang tersebut membahas apakah Persetujuan Linggarjati yang telah diparaf oleh Pemerintah Republik dan Belanda pada bulan November 1946 akan disetujui atau tidak Kepergian S M Kartosoewirjo ini dikawal oleh para pejuang Hizbullah dari Jawa Barat karena d Perjanjian Renville Sementara peperangan sedang berlangsung Dewan Keamanan PBB atas desakan Australia dan India mengeluarkan perintah peletakan senjata tanggal 1 Agustus 1947 dan segera setelah itu mendirikan suatu Komisi JasaJasa Baik yang terdiri dari wakilwakil Australia Belgia dan Amerika Serikat untuk menengahi perselisihan itu Tanggal 17 Januari 1948berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat Renville ternyata menghasilkan persetujuan lain yang bisa diterima oleh yang kedua be Runtuhnya Kabinet Amir dan naiknya Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri Dari adanya Agresi Militer I dengan hasil diadakannya Perjanjian Renville menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir Seluruh anggota yang tergabung dalam kabinetnya yang terdiri dari anggota PNI dan Masyumi meletakkan jabatan ketika Perjanjian Renville ditandatangani disusul kemudian Amir sendiri meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948 Dengan pengunduran dirinya ini dia mungkin mengharapkan akan tampilnya kabinet baru yang beraliran komunis untuk menggantikan posi Agresi Militer II Agresi Militer II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta ibu kota Indonesia saat itu serta penangkapan Soekarno Mohammad Hatta Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta Serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara secara besarbesaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI berarti juga Republik Indonesia masih ada dan cukup kuat sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indo Perjanjian Roem Royen Akibat dari Agresi Militer tersebut pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI Pada tanggal 7 Mei 1949 Republik Indonesia dan Belanda menyepakati Perjanjian Roem Royen Kalimat propaganda untuk mengusir Belanda dari Indonesia dalam tiga bahasa yakni Bahasa Indonesia Bahasa Inggris dan Bahasa BelandaKapten Roejit dari TNI dan Kapten Vosveld dari KNIL mendirikan batas Status Quo di SalatigaSketsa hujan bom 1949Sketsa dua prajurit berperang 1949 Bahasa yang umum digunakan Legislatif Ibu kota (1945–1946) (1946–1948)Status (1948–1949).

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada awal

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada awal reformasi telah membawa perubahan mendasar terhadap lembagalembaga negara Ada lembaga negara yang semula terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi dihapuskan ada pula perubahan kedudukan dan kewenangan lembaga negara dan ada pula pembentukan lembaga negara baru15.

J.D.I.H. Undang Undang Dasar 1945 Dewan Perwakilan Rakyat

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH UNDANG ­UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e ) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai.

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia File Size 82KBPage Count 12.