Sewa Barang Milik Negara

Sewa Barang Milik Negara. Prosedur Sewa Barang Milik Negara/Daerah December 23 2015 Share on Facebook Tweet on Twitter Peraturan perundangundangan yang menjadi payung hukum pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah UndangUndang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UndangUndang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

PDF filetentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pasal 1 angka 7 dan Permendari No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 angka 19 2 PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 28 ayat (1) 3 memenuhi kriteria 4 1 Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.

Sewa & Jual Barang Milik Negara, Sri Mulyani Cuan Rp 800 M

Untuk Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana di atur dalam PMK nomor 33/PMK6/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Pihak yang dapat menyewa BMN meliputi a Pemerintah Daerah b BUMN dst Jadi Pemda/SKPD dapat dikenakan sewa atas pemanfaatan BMN namun pada prakteknya biasanya hanya dilakukan.

Sewa Barang Milik Negara YouTube

13 Besarnya biaya sewa Barang Milik Negara dihitung dengan formula sebagai berikut 1 Formula Sewa Tanah Kosong St = 333 % x (Lt x Nilai tanah) Keterangan a St = Sewa tanah Lt = Luas tanah (M2) Nilai Tanah = Nilai tanah berdasarkan hasil.

Portal Sewa BMN, Apakah Suatu Kebutuhan?

Sewa & Jual Barang Milik Negara Sri Mulyani Cuan Rp 800 M Jakarta CNBC Indonesia Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati menerima untung cukup besar dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Cuan ini pun masuk ke kantong negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).