Per 25 Pj 2017. PER25 replaces previous Regulation No PER – 10/PJ/2017 PER25 introduces a template and procedures related to the certificate of domicile (DGT form) It can be summarised as follows It must be submitted once within the period covered by the DGT form (no longer per month).

New To Netflix Pj Masks Popculthq per 25 pj 2017
New To Netflix Pj Masks Popculthq from PopCultHQ

NOMOR PER 25/PJ/2017 TENTANG PELAKSANAAN PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DAN TATA CARA PELAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK Menimbang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor.

Beranda Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER 25/PJ/2017 TENTANG PELAKSANAAN PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN DAN TATA CARA PELAPORAN UTANG SWASTA LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK Menimbang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.

Indonesia updates double taxation avoidance regulations

PER 25PJ_2017 tg Pelaksanaan Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan dan TataPDF 4371 kali dilihat.

Implementing rules for the Debt to Equity Ratio P1 TaxFlash

Beranda | Direktorat Jenderal Pajak.

New To Netflix Pj Masks Popculthq

Pajak Nomor PER25/PJ/2017 Peraturan Direktur Jenderal

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 25/PJ/2017

PAJAK NOMOR PER PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 25/PJ/2017

On 28 November 2017 the Director General of Tax issued Regulation NoPER25/PJ/2017 (PER25) which provides certain detail in relation to the implementation of PMK169 Key points from PER25 are set out below Exclusion of certain debt PMK169 already excludes from the DER calculation debt used to generate nontaxable income or income subject to final tax PER25 now also excludes debt for which the existence cannot be formally verified.